Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol (Biro HP) Mahkamah Konstitusi (MK) menjalani evaluasi verifikasi lapangan atas pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Tim Penilai Nasional dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) pada Jumat (10/10/2025). Kegiatan ini berkenaan pengajuan Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol MK menjadi unit kerja pelayanan berpredikat WBK. Kegiatan diawali dengan pembukaan langsung oleh Sekretaris J

Sejumlah pekerja dari PT Freeport Indonesia, PT Kuala Pelabuhan Indonesia, dan PT Unilever Indonesia mengajukan uji materiil Pasal 161 ayat (2), Pasal 164 ayat (1) huruf d, dan Pasal 164 ayat (2) UU Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ke MK. Melalui kuasa hukumnya, Fandrian Hadistianto menjelaskan bahwa aturan tersebut merugikan Para Pemohon karena manfaat pensiun yang seharusnya bisa diterima sekaligus (lump sum) justru dibatasi, padahal sejak awal bersifat sukarela dan merupak

Komite Nasional Pemuda Indonesia Dewan Pimpinan Daerah (KNPI DPD) DKI Jakarta mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) ke Mahkamah Konstitusi (MK). KNPI DPD DKI Jakarta diwakili Ketua Umum Husnul Jamil, Sekretaris Jenderal Syafiqurrohman, Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Hamka Arsad Refra, dan Sekretaris LBH M Isbullah Djalil ini mempersoalkan nor

#Courtizen sudah baca Putusan MK terkait rangkap jabatan Menteri dan Wakil Menteri belum?� Dalam Putusan tersebut MK mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 23 UU Kementerian Negara lho. Apa dampaknya? Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 23 UU Kementerian Negara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat!� Kini Menteri dan Wakil Menteri dilarang merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, komisaris atau direksi pada perusahaan negara/sw

MK menggelar sidang mendengarkan keterangan Ahli dan Saksi Presiden dalam pengujian materiil UU Tipikor dengan perkara yang telah teregistrasi Nomor 123/PUUXXIII/2025 yang diajukan oleh Adelin Lis seorang wirausaha. Pemohon merasa bahwa hak konstitusionalnya, yaitu hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum serta hak atas kepastian hukum yang adil, telah dilanggar. Hal ini terjadi karena Pemohon dijatuhi pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK melalui Putusan Mahkamah Agung (MA) N